BI Yakin Ekonomi RI Tembus 5,9 Persen di 2027

pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun depan juga didukung berbagai langkah mendorong investasi serta perbaikan kinerja ekspor Indonesia

Jakarta (KABARIN) - Bank Indonesia atau Bank Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 bisa mencapai batas atas proyeksi di kisaran 5,1 hingga 5,9 persen. Keyakinan ini didorong oleh kuatnya permintaan domestik serta penguatan investasi dan ekspor nasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu. Ia menjelaskan bahwa prospek ekonomi juga didukung perbaikan ekonomi global yang diperkirakan meningkat dari 3 persen pada 2026 menjadi 3,1 persen pada 2027.

Perry menyebut ada tiga faktor utama yang menopang optimisme tersebut. Pertama, kebijakan fiskal pemerintah yang tetap hati hati dengan defisit rendah serta alokasi anggaran yang lebih efisien dan produktif.

“Pro-growth dan pro-welfare itu akan mendukung pertumbuhan ekonomi,” kata Perry.

Faktor kedua adalah pelaksanaan program prioritas nasional yang dinilai berjalan terkoordinasi, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam.

Faktor ketiga adalah penguatan sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Meski kebijakan moneter tetap fokus pada stabilitas, BI terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Salah satu langkahnya adalah pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder yang hingga 9 Juni 2026 telah mencapai Rp156,5 triliun, setelah sebelumnya pada 2025 mencapai Rp332,14 triliun.

BI juga memberikan insentif likuiditas makroprudensial dengan penurunan giro wajib minimum dari 9 persen menjadi 3,5 persen agar bank lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Hingga awal Mei 2026, insentif ini telah mencapai Rp424,7 triliun.

Menurut Perry, kebijakan ini diharapkan membuat perbankan lebih efisien sehingga suku bunga kredit bisa turun dan mendorong pertumbuhan pembiayaan.

Selain itu, BI mempercepat program intermediasi kredit melalui kerja sama dengan OJK, pemerintah, dan industri perbankan, serta mendorong digitalisasi sistem pembayaran.

Upaya digital ini dilakukan melalui perluasan QRIS, elektronifikasi transaksi pemerintah, hingga kerja sama pembayaran lintas negara seperti Jepang, Tiongkok, Korea, dan rencana perluasan ke Arab Saudi serta India untuk mendukung aktivitas wisata dan ibadah.

BI juga memperkuat ekonomi inklusif dengan pengembangan UMKM melalui berbagai program di 46 kantor perwakilan, termasuk penguatan sektor wastra, kopi, hingga ekonomi pesantren.